Perwakilan Warga Desa Naman Teran didampingi Ketua BPD Desak Bupati Karo Copot Jabatan Kades Nusantara Sitepu.
​KARO – Matakaro.listberita.id – Prahara kepemimpinan di Desa Naman Teran, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, mencapai titik didih. Dinilai gagal total dalam mengelola desa dan mengayomi warga, Kepala Desa (Kades) Naman Teran, Nusantara Sitepu, kini resmi menghadapi mosi tidak percaya. Pada Selasa (10/02/2026), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat melayangkan surat permohonan pemakzulan langsung ke meja Bupati Karo.
​Langkah radikal ini diambil bukan tanpa alasan. Gelombang protes yang sebelumnya membanjiri Kantor Kepala Desa pada awal Februari lalu menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan publik telah runtuh. Masyarakat menganggap Nusantara Sitepu tidak lagi layak menyandang jabatan sebagai pemimpin desa.
​Empat Dosa Besar Kepemimpinan
​Dalam surat yang ditandatangani Ketua BPD Naman Teran, Bukti Sembiring, terdapat empat poin krusial yang merangkum bobroknya tata kelola pemerintahan desa di bawah kendali Nusantara Sitepu:
​Apatis Terhadap Krisis Air: Selama tiga bulan terakhir, warga dibiarkan menderita tanpa akses air bersih. Tidak ada solusi konkret apalagi langkah darurat dari Kades, yang menunjukkan pengabaian terhadap hak dasar hidup rakyatnya.
​Etika Kepemimpinan yang Arogan: Bukannya mengayomi, Kades dinilai kerap melontarkan pernyataan yang tidak beretika dan melukai martabat warga. Sosok pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi sumber konflik verbal.
​Pengelolaan Keuangan “Gelap”: Transparansi anggaran dianggap hanya isapan jempol. Masyarakat mencurigai adanya penyimpangan karena tidak adanya keterbukaan terkait arus kas masuk dan keluar keuangan desa selama masa jabatannya.
​Krisis Legitimasi: Masyarakat secara terbuka menyatakan sudah tidak lagi menaruh rasa hormat maupun kepercayaan kepada Nusantara Sitepu.
​Tuntutan Pemecatan dan Audit Menyeluruh
​Masyarakat yang terdiri dari lintas elemen—mulai dari Karang Taruna hingga Tokoh Adat—tidak lagi menuntut perbaikan, melainkan pembersihan. Mereka mendesak Bupati Karo untuk segera:
​Menjatuhkan Sanksi Pemecatan: Mencopot Nusantara Sitepu dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah undang-undang desa.
​Audit Investigatif: Meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa. Warga menuntut pertanggungjawaban hukum atas setiap rupiah yang digunakan selama masa jabatannya.
​Inspektorat Diminta Tak Sekadar “Manis di Bibir”
​Kedatangan rombongan BPD dan perwakilan warga disambut oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Karo, Sodes Sembiring Depari. Meski disambut baik secara administratif, warga menegaskan bahwa mereka tidak butuh janji manis, melainkan tindakan tegas dan nyata.
​”Kami membawa bukti otentik berupa tanda tangan masyarakat yang sudah muak. Kami menuntut keadilan administratif dan hukum. Jangan biarkan desa kami hancur karena kepemimpinan yang zalim dan tidak transparan,” tegas salah satu tokoh masyarakat di sela-sela penyerahan berkas.
​Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Karo. Surat mosi tidak percaya ini juga telah ditembuskan ke DPRD Kabupaten Karo, Dinas PMD, serta Camat setempat. Masyarakat Naman Teran kini menunggu: apakah keadilan akan berpihak pada rakyat, atau justru membiarkan kepemimpinan yang cacat tetap bertahan?
(DK)
